Publik muslim Indonesia terluka, pasca pembacaan puisi “Ibu Indonesia” oleh Sukmawati Soekarnoputri beberapa hari yang lalu. Puisi yang memaksakan pembandingan antara konde-kidung dengan cadar-adzan, yang pada dasarnya tidak komparatif. Tak syak, warganet merah padam menyerang bait-bait puisi tersebut. Dunia maya gempar, hingga Sukmawati bertekuk lutut meminta maaf kepada umat Islam, meski sebelumnya Sukma sempat bertahan membenarkan tindakannya atas nama sebuah karya seni.

Dalam panasnya tahun politik layaknya saat ini, puisi Sukma jelas wujud tindakan gegabah. Bagaimana pun ia adik Megawati Soekarnoputri, ketua umum partai yang tengah berkuasa, kendati Sukma bukan kader partai berlambang kepala banteng tersebut. Hal ini pastilah membuat publik berpikir ulang tentang cita-cita dua periode sang kepala negara, yang tak lain binaan Mega. Pasalnya, publik bisa makin alergi pada rezim, yang kian hari menampilkan wajah anti-Islam.

Publik tidak pernah lupa penistaan surat Al-Maidah ayat 51 yang lalu, yang hingga kini tiada berujung kejelasan. Ditambah kriminalisasi sejumlah simbol Islam, mulai dari istilah “Khilafah”, panji Rasulullah ﷺ, ulama, penyerangan para ustadz, cadar, hingga adzan. Namun di sisi lain, penguasa begitu ceria memuluskan proyek-proyek anti-Islam, seperti halnya pengayoman L98T, pengawasan dan pemblokiran akun-akun media sosial berkonten Islam, maraknya penistaan lanjutan terhadap simbol-simbol Islam, ditangkapnya aktivis muslimah yang lantang mengkritisi rezim dengan tuduhan ujaran kebencian, terbongkarnya kasus ratusan ton narkoba, kebijakan deradikalisasi kampus, juga kasus dramatis setahun terakhir yakni pencabutan SK BHP HTI.

Bagai setetes ide di tengah kentalnya endapan tahun politik ini, Eva Kusuma Sundari, salah satu kader PDIP, kemudian mengingatkan Sukma untuk meminta maaf kepada umat Islam. Nampaknya Eva merasa harus berhati-hati, bahwa tindakan Sukma sangat mungkin menggerus cita-cita dua periode, bahkan bisa saja sampai menggulung elektabilitas penguasa incumbent di Pilpres 2019. Ya begitulah, di tahun politik, semua partai politik ada maunya. Dan meski umat Islam mayoritas, tapi perlakuan yang diperoleh selalu berasa bagi minoritas.

Dengan demikian, hendaklah umat Islam mawas diri. Waspadai segala bentuk rayuan politik berwujud kampanye. Merefleksi pemilu-pemilu terdahulu, di kemudian hari umat selalu dikecewakan bagai “habis manis sepah dibuang”.

Sudah menjadi pola yang berulang, suara umat hanya diperhitungkan demi Pemilu. Bukan demi kemashlahatan umat itu sendiri. Padahal penguasa dan wakil rakyat dipilih semata-mata untuk penyelenggaraan negara tempat mereka bernaung agar lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi ketika mereka sudah memegang tampuk kekuasaan, maka umat dilupakan. Ada kasus ikan kaleng bercacing parasit saja pun malah disebut cacing itu berprotein. Ini sungguh cacat logika. Pernyataan seperti ini justru menunjukkan ketidakpekaan penguasa kepada rakyat. Sebuah pernyataan yang secara sadar sudah mengurangi kepercayaan rakyat kepada penguasa. Fenomena semacam ini makin mempertegas kebohongan dan tipu daya demokrasi, yang selalu memposisikan umat sebagai objek derita belaka.

Atas landasan ini, selanjutnya hendak bagaimana? Apakah para elit politik masih akan menuduh umat golput saat tak ada yang dapat dipilih dari pilihan yang tersedia? Maka, hati-hatilah dengan “konde”. Hanya gara-gara terjegal “konde”, bisa hancur lebur cita-cita dua periode.

والله أعلم بالصواب

BIODATA PENULIS:

Nama : Nindira Aryudhani
Aktivitas : Relawan Opini dan Media
Domisili : Kampung Inggris, Pare, Kediri, Jawa Timur
E-mail : nindira.a@gmail.com
Hp : 08568528655